Bawa Pemerintah Bubarkan Lagi 13 Institusi, PPP: Efisiensi Anggaran

Liputan6. com, Jakarta Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi, mendukung rencana pemerintah untuk membubarkan 13 lembaga atau pranata.

Dia memandang, modus ini bertujuan membuat anggaran negara lebih efisien. Selain itu, mewujudkan kinerja lembaga lebih efektif.

“Bahwa pembatalan tersebut dimaksudkan sebagai efisiensi perkiraan negara dan efektivitas kelembagaan, ” tutur pria yang akrab disapa Awi ini, Rabu (12/8/2020).

Namun, Sekretaris Fraksi PPP di DPR ini, meminta lembaga atau badan negara yang dibubarkan, tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

“Berharap bukan lembaga pelayanan publik, ” nyata Awi.

PPP berharap, pembubaran tersebut tak membuat personel di lembaga atau badan itu diputus kontrak kerjanya. Dan Aur meminta pembubaran ini dikomunikasikan ke publik.

“Selanjutnya kadar pegawai di lembaga yang dibubarkan khusunya yang tenaga kontrak apakah mau diputus ataukah dipindah. Tatkala PNS tidak jadi masalah letak dimutasi ke lembaga lain. Yang terpenting juga alasan terhadap pembatalan tsb bisa dikomunikasikan dengan tertib kepada publik, ” tutup Aur.

2 dari 3 halaman

13 Lembaga

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Perombakan Birokrasi (PAN-RB) menyatakan tengah mempersiapkan daftar badan, lembaga, dan persen yang akan dihapus.

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyuarakan, saat ini sudah ada 13 nama lembaga atau badan yang masuk daftar tersebut.

“Sekarang kami mempersiapkan di untuk 13 badan, lembaga, komisi yang harus dihapus, ” kata Tjahjo dalam Webinar Netralitas ASN di Pilkada Serentak Tahun 2020, Senin (10/8/2020).

Rencana penghapusan itu menurut Tjahjo lantaran lembaga, badan atau komisi itu dinilai tidak produktif dan menjadi kewajiban.

“Karena memang telah tumpang tindih dan tidak kaya, ” ucapnya.

Selain itu, Tjahjo mengatakan pihaknya sudah merekomendasikan beberapa lembaga dan komite untuk dibuat menggunakan undang-undang. Pembentukan itu menurutnya memerlukan waktu karena harus melalui pembahasan dengan DPR.

“Memang membutuhkan wartu Karena harus dibahas bersama DPR, ” katanya.

3 dari 3 kaca

Saksikan video pilihan dibawah ini: