HEADLINE: Libur Akhir Tahun Akan Dipangkas, Simalakama Bisnis Pariwisata?

Info seputar SGP Hari Ini 2020 – 2021.

Liputan6. com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengambil putusan soal kontraksi hari libur dan cuti jelang tahun baru nanti. Senin mendatang, 30 November 2020, Jokowi mau memutuskan hal ini usai mewujudkan rapat terbatas.

Banyak kalangan yang menunggu keputusan negeri terkait libur panjang akhir tarikh ini. Khususnya mereka yang bergerak di sektor pariwisata yang betul berharap libur panjang ini mau membawa berkah di tengah pandemi. Namun, dengan adanya pemangkasan keadaan libur ini, Sekjen Perhimpunan Hotel  dan  Restoran  Indonesia (PHRI) Maulana  Yusran mengaku pihaknya akan menanggung kerugian.

“Kalau ditanya ke kita sudah pastilah merugikan. Yang paling istimewa adalah agenda libur itu kan sudah dikeluarkan sudah lama. Pada awal pandemi pun sudah diumumkan bahwa secara nasional itu libur Lebaran akan digantikan nanti di bulan Desember. Nah tentu telah banyak juga yang melakukan travel plan , ” ujar Maulana kepada Liputan6. com , Jumat (27/11/2020).

Dengan adanya travel plan itu, lanjut dia, otomatis rancangan sudah dibuat dan kalau untuk dari sisi hotel atau mereka yang menggunakan transportasi umum tetap sudah melakukan reservasi. Dengan adanya perubahan mendadak yang dilakukan pemerintah, tentu akan terjadi pembatalan.

“Nah, pada saat terjadi cancelation itu kan potensi ruginya di situ besar. Kita nggak bicara situasi reguler loh, ini pandemi. Dengan tadinya sudah berharap akan adanya income untuk menopang situasi yang tak mudah saat ini, itu gaib karena terjadinya perubahan kebijakan pada tengah jalan, ” beber Maulana.

“Jadi substansinya adalah, kami yang bergerak di zona pariwisata itu tidak mungkin tetap mendapatkan kebijakan yang berubah-ubah dalam tengah jalan, ” imbuh tempat.

Padahal, lanjut Maulana, yang harusnya dilakukan pemerintah tidak mengurangi jumlah hari liburnya, mengecualikan memastikan protokol kesehatan dipatuhi serta dilaksanakan dengan ketat. Hanya secara cara itu penyebaran Covid-19 bisa dilakukan, termasuk untuk sektor wisata.

“Protokol kesehatan kudu dilakukan dengan ketat dan mengubah prilaku masyarakat, kita harus masif di situ. Masalahnya sekarang membangun nggak dilakukan dengan masif, hanya dikeluarkan sekadar melalui imbauan & peraturan, tapi pengawasannya tidak otoriter dan tegas, ” ujar tempat.

Karena itu, secara adanya rencana untuk memangkas keadaan libur jelang tahun baru mendatang, menurut Maulana merupakan bentuk kepasrahan pemerintah terhadap kondisi yang ada.

“Kalau kita melihatnya seperti itu, karena kan kita dalam rangka perubahan perilaku serta saya agak kritis karena tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, ” jelas dia.

Jadi, lanjut Maulana, momentum pergerakan wisatawan saat libur harusnya tidak dikurangi, namun menjadikan pengalaman sebelumnya sebagai pelajaran. Pemerintah bisa mengkaji tentang apa yang kurang di liburan sebelumnya, dan apa yang harus dilakukan dalam liburan mendatang? Misalnya dari sisi pengawasan atau mengedukasi masyarakat untuk perubahan perilaku.

“Tidak mudah memang mengedukasi orang, tapi mestinya ini dengan kita lakukan, bukan malah mengurangi hari liburnya. Kemarin angkanya (kasus Covid-19) jadi naik nih, kok? Pasti ada yang kurang kan, mungkin pengawasan di destinasinya atau mungkin pengawasan di tempat usahanya, ” tegas dia.

Saat ini situasinya menjadi serba salah. Karena, lanjut Maulana, secara adanya pemangkasan hari libur, pihak penyedia jasa pariwisata tak mampu lagi melakukan apa-apa.

“Susah, karenakan masalahnya di status sekarang ini pelaku pariwisata itu sudah melakukan terobosan dalam berbagai hal, dalam rangka promosi itu coba menuver melalui digital lalu supaya survive pas libur mereka bekerja, tapi begitu udah selesai dia tutup lagi. Kan dia mesti lihat mana yang lebih tepat supaya bisa bertahan dulu membentuk. Sementara sekarang liburnya malah dikurangi, ” dia memungkasi.

Senada secara Maulana, Komisaris PT Mutiara Hitam Pertiwi (MHP) selaku pengelola Mutiara Carita Cottages, Bambang Irianto menyatakan kerugian yang dirasakan oleh pemangku usaha pariwisata akibat dari pemangkasan hari libur sifatnya relatif. Pada sisi lain, dia bisa mengarungi langkah yang diambil pemerintah.

“Kerugian atau potensi kematian pasti ada, tapi pemerintah membentuk pasti melihatnya lebih besar. Idealnya sih jumlah liburnya nggak dipangkas, tapi ini mesti memikirkan relevansi yang lebih besar, ya kita terima saja, ” ujar Jelas kepada Liputan6. com , Jumat (27/11/2020).

Padahal, lanjut dia, lokasi wisata yang dia kelola relatif merata, sekitar 20 hektare, sehingga benar memungkinkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Namun, pihaknya akan tetap mematuhi ketentuan yang sudah digariskan pemerintah.

“Hotel di tempat kami memang agak berbeda serta kalau di tempat kami sih aman-aman saja, tapi pemerintah membentuk mungkin mengambil kebjikan secara makro dengan mempertimbangkan bukan hanya ekonomi saja, tapi juga dari segi kesehatan yang diutamakan, ” rata Bambang.

Dia mengucapkan, kondisi bisnis pariwisata, khususnya perhotelan, selama pandemi Covid-19 selalu naik turun. Mulai Agustus 2020 menurutnya sudah mulai beranjak meningkat indah, apalagi ada libur panjang kala itu. Namun, hal itu kembali stagnan saat ini.

“Intinya tetap ada, tapi nggak maksimal seperti sebelum Covid-19. Kalau di week end cukup bagus di atas 60 persen, kadang-kadang 80 persen. Nah kalau week day itu yang berat, bisa 10-20 komisi. Memang belum pulih benar, sebab kondisi secara makro itu asosiasi kita ada yang berani ada yang nggak untuk berwisata pada tengah pandemi, ” jelas Bambang.

Meski pemerintah pusat menggodok pengurangan jumlah hari libur untuk akhir tahun nanti, dia mengaku pihaknya tetap melakukan memori guna menarik wisatawan.

“Antisipasi tetap kita lakukan, promosi tetap kita jalankan, acara-acara dalam tempat kami tetap dibuat menjadikan. Yang lain kita berikan diskon-diskon khusus supaya mereka bisa stay lebih lama lagi, ” Bambang menandaskan.

dua dari 3 halaman

Liburan Boleh, Asal…

Ada kecenderungan jika tahu angka-angka, jumlah kasus positif Covid-19 selalu naik drastis usai liburan panjang. Tak heran kalau lalu pemerintah berniat mengurangi jumlah hari libur jelang pergantian tahun tersebut.

Kepala Lembaga Ilmu makhluk hidup Molekuler (LBM) Eijkman, Profesor Mengabulkan Soebandrio menilai langkah pemerintah tidak ada yang salah jika melihat pada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kendati begitu, dia juga mengingatkan untuk tidak salah fokus pada inti masalahnya.

“Sebetulnya yang membuat kenaikan itu kan bukan liburnya, tapi perilaku orang-orangnya kan? Siap sebenarnya ada yang lebih bersandar lagi yang harus diperbaiki, yaitu bagaimana upaya kita untuk memajukan kepatuhan masyarakat, tidak hanya asosiasi bawah saja, tapi juga kelompok menengah ke atas juga, ” ujar Amin kepada Liputan6. com , Jumat (27/11/2020).

“Jadi, walaupun tidak ada libur panjang, kalau karakter masyarakat tetap, tidak berubah, ya tidak akan menutus mata rantai penularan juga, ” imbuh dia.

Nah, cara yang efektif untuk mengubah itu seluruh, menurut Amin adalah dengan menetapkan semua lapisan masyarakat bahwa pandemi ini memang ada. Alasannya, di dalam beberapa survei ternyata masih tersedia sekian persen masyarakat yang membenarkan bahwa Covid-19 ini tidak ada.

“Jadi kita harus memberdayakan juga tokoh-tokoh masyarakat, karena mungkin banyak masyarakat yang bertambah mendengar kepada para tokoh umum, tokoh agama, tapi kita pula tidak memungkiri ada beberapa tipu masyarakat, kaum intelektula yang menyuarakan hal tersebut. Itu harus terus menerus dengan berbagai cara pendekatan, ” beber dia.

Di sisi lain, lanjut Menyetujui, tak ada yang salah kalau ingin berlibur, apalagi sudah banyak lokasi wisata yang dibuka dengan memberlakukan protokol kesehatan.

“Boleh-boleh saja (pergi liburan), tetapi penerapan protokol kesehatan harus teliti. Ini yang harus dilakukan secara konsisten, kepada siapa pun, teks pun, di mana pun tersebut harus diterapkan, ” tegas tempat.

Konsistensi itu, menurut Amin, protokol kesehatan diterapkan sepanjang waktu, bukan hanya pada jam-jam tertentu atau saat razia selalu. Setiap kali ada orang tak pakai masker, misalnya, atau karakter berkerumun, siapa pun dia kudu diambil tindakan atau diingatkan kalau itu tidak sesuai dengan jalan dan harus dihentikan.

“Intinya, kalau ada orang minta izin berkerumun ya jangan dikasih, ” tegas dia.

Sementara itu, terkait dipangkasnya libur panjang akhir tahun 2020, Dasar Tugas Penanganan Covid-19 menekankan kalau keputusan Pemerintah tersebut mengutamakan keselamatan masyarakat.

“Masyarakat menetapkan mengetahui bahwa apa pun keputusan yang diambil Pemerintah akan selalu mengutamakan keselamatan masyarakat Indonesia dalam tengah pandemi Covid-19. Karena kita tidak boleh lengah, ” ujar Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers pada Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Masyarakat juga harus belajar dari pengalaman libur lama dan cuti bersama pada bulan-bulan sebelumnya, seperti periode Idulftri, Hari Kemerdekaan Indonesia, dan libur simpulan Oktober hingga awal November 2020.

“Dari data yang kami peroleh, terdapat peningkatan kasus positif Covid-19 pasca liburan panjang tersebut, ” ujar Wiku.

Satgas Covid-19 juga mengarungi kondisi pelaku usaha di zona pariwisata selama pandemi Covid-19, pertama mendekati akhir tahun.

Namun, perlu diketahui bahwa penambahan kasus positif Covid-19 yang tak terkendali juga dapat berdampak membatalkan pada terhadap keberlangsungan usaha bervariasi sektor, termasuk pariwisata.

“Oleh karena itu, Pemerintah akan berusaha untuk dapat meminimalisir penambahan kasus positif, sehingga dapat bertambah dikendalikan, ” tambah Wiku.

“Kebijakan yang akan diambil tentunya sudah mempertimbangkan berbagai konsekuensi, termasuk terhadap sektor pariwisata. Saya mohon pengertian dari seluruh pihak agar kondisi aman dari Covid-19 ini betul-betul dapat terjaga sekalipun kita nanti akan melalui libur akhirusanah ini, ” dia memungkasi.

3 dari 3 halaman

Sentak Ulur Libur Panjang

Soal panjangnya masa liburan akhir tahun 2020 mengemuka karena Kepala Joko Widodo atau Jokowi menodong hal itu dipertimbangkan kembali. Melihat pada kasus-kasus sebelumnya, liburan panjang selalu membuat kasus positif Covid-19 menanjak tajam.

Dialog cuti bersama Desember 2020 ini mengemuka karena pada Mei berarakan pemerintah memutuskan mengalihkan cuti bergabung Hari Raya Idul Fitri ke akhir tahun, sementara pandemi Covid-19 belum juga reda.

Apabila cuti bersama Lebaran pasti berlangsung pada tutup tahun ini seperti yang tertuang dalam surat keputusan bersama tiga menteri pada 20 Mei 2020, maka total cuti bersama, libur Natal, sampai tarikh baru 2021 akan berlangsung semasa sebelas hari. Rinciannya:

– Kamis, 24 Desember 2020: Cuti Bersama Hari Natal

– Jumat, 25 Desember 2020: Hari Natal

– Sabtu-Minggu, 26-27 Desember 2020: Libur akhir pasar

– Senin-Kamis, 28-31 Desember 2020: Pengganti Cuti Bersama Hari Awam Idul Fitri

awut-awutan Jumat, 1 Januari 2021: Libur Tahun Baru

awut-awutan Sabtu-Minggu 2021: Libur akhir pasar

Jika tidak, kemungkinan pemerintah hanya akan menerapkan terlanjur bersama Natal, libur Natal, libur akhir pekan, dan libur tarikh baru, yang jumlahnya tujuh hari:

– Kamis, 24 Desember 2020: Cuti Bersama Hari Natal

– Jumat, 25 Desember 2020: Hari Natal

– Sabtu-Minggu, 26-27 Desember 2020: Libur akhir minggu

– Jumat, satu Januari 2021: Libur Tahun Segar

– Sabtu-Minggu 2021: Libur akhir pekan

Perubahan apa pun terkait terlanjur bersama ini tertuang dalam surat keputusan bersama tiga menteri, yaitu Menteri Tenaga Kerja, Menteri Petunjuk, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi.

Pemerintah tunggal punya alasan kuat untuk memotong jumlah hari pada libur panjang akhir tahun ini. Pertimbangan itu antara lain:

1. Jumlah Kasus Covid-19

Pada Rabu 25 November 2020, Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan kasus harian Covid-19 di Indonesia bertambah signifikan, yakni 5. 534 orang. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, ada sembilan provinsi dengan kasus harian Covid-19 di arah 100 per Rabu kemarin, yaitu DKI Jakarta (1. 273 kasus), Jawa Tengah (1. 008 kasus), Jawa Barat (741 kasus), Jawa Timur (402 kasus), Sumatera Barat (260 kasus), Riau (236 kasus), Kalimantan Timur (190 kasus), Yogyakarta (150 kasus), dan Banten (128 kasus).

Dan Jumat (27/11/2020) angka itu terus terangkat menjadi 5. 828 kasus perdana Covid-19.

2. Libur Panjang Sebelumnya

Juru Bicara Pemerintah buat Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyampaikan data kenaikan kasus Covid-19 seusai libur panjang. Selama pandemi Covid-19 ini sudah berlangsung tiga era libur panjang, yakni pada Mei, Agustus, dan Oktober 2020. Berikut data kasus Covid-19 pasca-libur lama:

– Libur lama Idul Fitri pada 22-25 Mei 2020

Libur semasa empat hari ini berdampak di dalam peningkatan kasus positif sebesar 69 -93 persen pada 28 Juni 2020.

– Libur HUT RI pada 20-23 Agustus 2020

Libur semasa empat hari ini juga berpengaruh pada peningkatan kasus positif sebesar 58-118 persen pada pekan baru sampai ketiga September 2020.

– Libur panjang 28 Oktober-1 November 2020

Libur selama lima hari tersebut berdampak pada peningkatan kasus tentu sebesar 17-22 persen pada 8-22 November 2020.

“Masa libur panjang akhir tahun 2020 memiliki durasi yang lebih panjang dan dikhawatirkan berpotensi memicu kasus Covid-19 dua bahkan tiga kala lipat lebih besar dari era libur sebelumnya, ” ujar Wiku.

3. Pedoman Presiden Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy memperoleh arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mengurangi jatah libur demi menekan kasus Covid-19.

“Bapak Presiden memberikan arahan biar ada pengurangan (libur), ” sirih Muhadjir di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 23 November 2020.

Rencananya, Senin 30 November 2020 mendatang pemerintah mau mengumumkan soal keputusan pengurangan jumlah hari libur akhir tahun 2020.