KPK Amankan Rp 1, 4 Miliar, USD 10 Seperseribu, dan SGD 160 Seperseribu Terkait Kasus Nurdin Abdullah

Promo menarik pada undian Data Sidney 2020 – 2021.

Liputan6. com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi semasa dua hari berturut-turut, yaitu pada Senin, 1 Maret 2021 hingga Selasa, 2 Maret 2021. Penggeledahan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret  Gubernur nonaktif Suawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah.

Empat lokasi yang digeledah yakni Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rumah Dinas Sekdis PUTR Sulsel, Kantor Dinas PUTR Sulsesl, dan Panti Pribadi Nurdin Abdullah. Daripada penggeledahan tersebut tim pemeriksa mengamankan uang tunai.

“Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa mengenai adanya temuan bukti berupa kekayaan tunai, setelah dilakukan perkiraan, dari penggeledahan dimaksud ditemukan uang rupiah sekitar Rp 1, 4 miliar, sembrono uang asing sebesar USD 10 ribu dan SGD 190 ribu, ” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (4/3/2021).

Ali mengatakan, penemuan uang tersebut tengah ditelaah bertambah dalam oleh tim pemeriksa KPK. Nantinya uang itu akan disita untuk pembuktian di persidangan.

“Berikutnya terhadap uang tersebut akan diverifikasi dan dianalisa mengenai keterkaitannya dengan urusan ini sehingga segera sanggup dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ” kata Ali.

2 dari 3 halaman

3 Tersangka

KPK menetapkan tiga tersangka di dalam kasus ini. Mereka adalah Gubernur Nurdin Abdullah, Carik Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Sulsel Edy Rahmat, dan Direktur PT Mulia Perdana Bulukumba (APB) Istimewa Sucipto.

Ketiga dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang & jasa, perizinan dan pendirian infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tarikh Anggaran 2020-2021.

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy pihak yang diduga penerima suap serta gratifikasi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 serta Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sama dengan telah diubah dengan Peraturan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP.

Sedangkan Agung yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a ataupun pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Bagian 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tipikor Juncto Urusan 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Itu: