Lembaga Pengelola Investasi Bakal Buka 22 Ribu Lapangan Kerja

Liputan6. com, Jakarta – Pemerintah Jokowi berencana membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk menarik lebih banyak investasi masuk ke dalam negeri. LPI nantinya ditargetkan mampu menyediakan ribuan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

Anggota Perumus Lembaga Pemimpin Investasi Kementerian BUMN, Adityo mengucapkan, tujuan utama pembentukan LPI merupakan untuk menciptakan lapangan kerja. Bersandarkan riset internal, setiap kenaikan kepala persen investasi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0, 3 persen.

“Kami meninggalkan dari sini, tujuan kami merupakan penciptaan lapangan kerja, berdasarkan penelitian kami setiap kenaikan investasi satu persen dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0, 3 persen. Kenaian ekonomi 0, 3 persen maka penciptaan lapangan kerja 0, 16 persen jika ditransaksikan itu 75 seperseribu tenaga kerja, ” ujar Adityo saat rapat dengan Baleg, Jakarta, Senin (21/9).

Adityo melanjutkan, apabila nantinya LPI berhasil menarik semakin banyak investasi oleh karena itu akan semakin banyak pula gaya kerja yang bisa diserap. “Jika berhasil menarik investasi baru misalnya senilai USD 2 miliar dalam Kuartal III-2020, akan dapat menggunakan 22 ribu tenaga kerja, tersebut memang suatu hal yang penting terutama disaat pandemi Covid, ” paparnya.

Faktor keuntungan lain yang dapat diperoleh negara dengan adanya Lembaga Pengelola Investasi, kata Adityo adala, ketergantungan kepada utang bisa ditekan. Sebab, tak bisa dipungkiri pembangunan infrastruktur mengikuti kebutuhan negara lainnya membuat akal utang terhadap PDB terus terbang.

“Lalu kami melihat dari dalam negeri di mana untuk pembiyaan pembangunan infrastruktur semakin challenging terutama rasio utang terhadap PDB semakin tinggi maka sumber pembiayaan utang kita pun semakin terbatas, ” katanya.

“Kedua sumber pembiayaan dari BUMN disini kami melihat BUMN yang bergerak di infrastructure seperti ulama tol, perkeretaapian, LRT, kereta segera Jakarta bandung memang sudah tak memungkinkan lagi kita kembangkan dengan menambah utang, ” tandasnya.

Anggun P. Situmorang

Merdeka. com

2 dari dua halaman

Pemerintah Bakal Wujud Lembaga Pengelola Investasi, Apa Itu

Negeri berencana membentuk Lembaga Pengelola  Investasi  atau  Sovereign Wealth Fund  (SWF). Badan tersebut merupakan salah utama terobosan baru pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Membentuk Kerja dengan tujuan menyerap bertambah banyak investasi dari luar kampung ke Indonesia.

Anggota Perumus Lembaga Pengelola Investasi Kementerian BUMN Robertus Bilatea mengatakan, pembentukan Lembaga Pengelola  Investasi  ini didasari oleh kebutuhan Indonesia terhadap pendanaan infrastruktur. Di mana saat ini, tidak hanyak pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah baik menggunakan bank pembangunan, pasar modal ataupun BUMN.

“Secara benar kita mengalami kesulitan pendanaan infrastruktur yang cukup signifikan jumlahnya, untuk jalan tol, bandar udara dan sebagainya. Kalau kita perhatikan sejak sisi perbankan kita tidak punya bank pembangunan, yang ada kita mempunyai komersial bank yang memobilisasi dana masyatakat kemudian menempatkannya di investasi jangka pendek, ” ujar Robertus, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Robertus mengatakan, untuk pendirian infrastruktur, pemerintah memang memiliki opsi memanfaatkan dana lewat pasar pangkal. Namun pasar modal Indonesia belum mencukupi kebutuhan pembangunan yang kian meningkat.

“Kalau biar kita punya pasar modal, size pasar modal kita saat ini belum memenuhi ekspektasi kita berhubungan meskipun di pasar modal makin diperkaya dengan instrumen baru sama dengan reksadana penempatan terbatas dan instrumen-instrumen lainnya tapi ini kelihatannya belum mencukupi, ” paparnya.

Selanjutnya, jika pemerintah mengandalkan Perkiraan Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) serta Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) maka keuangan negara sudah pasti tergerus. Sebab, saat ini banyak kebutuhan uang harus didanai oleh APBN sementara BUMN mempunyai modal yang terbatas.

“Kalau dari sisi APBN kita, masih juga mengalami  challenging  karena kebutuhan pemerintah dalam pengelolaan APBN sehingga pengelolaan infrastruktur atau order besar yang menggunakan APBN tentunya kelihatannya tidak dapat kita ekspektasi jauh lebih signifikan, ” tandasnya.