Menko Airlangga soal Polemik UU Cipta Kerja: 2, 9 Juta Bani Butuh Lapangan Pekerjaan

Liputan6. com, Jakarta – Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta seluruh masyarakat dan stakeholder memahami substansi daripada Udang-Undang (UU) Cipta Kerja. Sehingga, tidak terperangkap pada isu-isu yang berkembang dalam media dan kesimpangsiuran informasi ataupun hoax.

Airlangga menetapkan, UU Cipta Kerja bertujuan buat menyederhanakan sinkronisasi regulasi atau aturan yang banyak. Obesitas aturan itu kerap kali menghambat penciptaan lapangan pekerjaan.

“Ada 2, 92 juta bujang muda yang membutuhkan lapangan order apalagi di tengah pademi covid ini kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak, ” sekapur dia dalam video conference pada Jakarta, Rabu (7/10).

Dia menegaskan, UU Cipta Kegiatan mementingkan kepentingan rakyat, disusun serta didorong melalui DPR RI. Sehingga kehadirannya pun memberikan kepastian kaidah dan diperlukan dalam penciptaan lapangan kerja dan kepastian dalam main.

“80 persen praktisi kita pendidikannya menengah ke bawah dan 39 persen adalah SD. Oleh karena itu sangat istimewa agar sektor padat karya terbuka, ” tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka. com

2 lantaran 5 halaman

Penjelasan Sempurna DPR soal UU Cipta Kerja, Mulai Aturan Cuti hingga Pesangon

DPR RI mendapat banyak kupasan dan protes pasca meresmikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law  Membentuk Kerja  menjadi Undang-Undang (UU) di dalam Senin, 5 Oktober 2020 kemarin.

Sejumlah serikat pekerja/buruh kompak menolak terbitnya UU Membentuk Kerja dengan berbagai alasan. Mulai dari penghapusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), penghapusan hak cuti dan hak upah atas cuti, hingga jadi pintu masuk bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk beramai-ramai datang ke Indonesia.

Menanggapi deretan penolakan tersebut, DPR coba memberikan rangkuman jawaban kepada  Liputan6. com, Selasa (6/10/2020). Dewan Perwakilan Rakyat coba menjawab tiap butir keberatan pekerja atas pengesahan UU  Cipta Kerja.

Pertama, soal UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dengan bakal dihapuskan. Menurut penjelasan DPR, upah minimum ditetapkan dengan menanggapi kelayakan hidup pekerja/buruh dengan memikirkan aspek pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah.

“Upah Minimum Provinsi (UMP) WAJIB ditetapkan oleh Gubernur. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) TETAP ADA, ” tulis DPR.

Sementara buat UMSK, setelah UU Cipta Kegiatan disahkan, upah minimum sektoral pasti berlaku bagi daerah yang telah menetapkannya. Sehingga untuk pekerja yang telah menerima UMSK yang lebih tinggi dari UMK tidak bisa diturunkan.

Kedua, terkait pengurangan pesangon dari 32 kala menjadi 25 kali. DPR menyebutkan, pemerintah tetap memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan sanggup diterima oleh pekerja/buruh.

Dalam hal ini, UU  Membangun Kerja  melahirkan skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang tidak menekan manfaat dari berbagai jaminan sosial lainnya, seperti Jaminan Kecelakaan Kegiatan (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Tanggungan Hari Tua (JHT), dan Garansi Pensiun.

“JKP tidak menambah beban bagi pekerja/butuh. Kalender KKP selain memberikan manfaat cash benefit juga memberikan manfaat yang lain yaitu peningkatan skill dan kesarjanaan melalui pelatihan serta akses fakta ketenagakerjaan, ” papar DPR.

Selain itu, DPR pula menggarisbawahi persyaratan untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang tetap mendaftarkan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.  

3 dari 5 halaman

Perjanjian Kerja

Biji keberatan lainnya yakni terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ataupun kontrak seumur hidup (tidak tersedia batas waktu kontrak). DPR membuktikan, ketentuan ini hanya untuk order yang memenuhi syarat-syarat tertentu (tidak tetap).

PKWT lestari memberikan perlindungan kepada pekerja mematok kontrak selesai, dan mereka mempunyai mendapatkan uang kompensasi sesuai zaman kerja ketika PKWT berakhir.

“Syarat PKWT tetap mengacu pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan penyesuaian terhadap perkembangan keinginan dunia kerja, ” tulis DPR.

Berikutnya, DPR meluluskan jawaban soal penolakan atas pola outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan. DPR membuktikan, UU Cipta Kerja tetap mengatur hubungan kerja dalam alih daya, namun lingkup pekerjaan yang dapat dialihdayakan tidak dibatasi.

“Apabila terjadi pengalihan pekerjaan daripada perusahaan alih daya, maka era kerja dari pekerja/butuh tetap dihitung. Dan pengalihan perlindungan hak-hak praktisi harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja, ” kata DPR.

Poin selanjutnya terkait waktu kerja dalam UU Cipta Kerja dengan dinilai terlalu eksploitatif. Dalam atura baru ini, DPR merinci periode kerja tetap mengikuti ketentuan UU 13/2003 yakni 40 jam di dalam sepekan, dimana untuk 5 hari kerja sebanyak 8 jam bagi hari dan untuk 6 keadaan kerja sebanyak 7 jam bohlam hari.

Namun, macam pekerjaan mengikuti tren industri 4. 0 dan berbasis industri ekonomi digital, yang waktunya sangat bentuk sesuai dengan kesepakatan.

“RUU Cipta kerja memberi tempat optimalisasi waktu kerja dan optimalisasi kapasitas produksi dengan menambah jam lembut, dari 3 jam menjelma 4 jam per hari. Dengan tetap adanya pengaturan waktu untuk 5 atau 6 hari kerja, maka waktu untuk libur/istirahat tetap ada dan disesuaikan, ” terang DPR.

4 dari 5 halaman

Hak Cuti

Penjelasan berikutnya terkait isu hilangnya hak cuti serta hak upah atas cuti. DPR menyungguhkan pengusaha tetap wajib memberi periode istirahat dan cuti bagi pelaku, dan UU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid serta hamil yang telah diatur di dalam UU Ketenagakerjaan.

Kecaman selanjutnya yang coba ditanggapi terpaut outsourcing yang tidak mendapat agunan pensiun dan kesehatan akibat sistem kontrak seumur hidup. DPR menjawab tudingan ini, dan menyatakan UNDANG-UNDANG Cipta kerja tetap memberikan PKWT jaminan pensiun melalui kompensasi di setiap berakhirnya kontrak.

Namun untuk jaminan lainnya berupa sandar kesehatan/kecelakaan/kematian, itu semua tetap ada dan sama dengan pekerja tetap. Demikian juga jika terjadi pemberian pekerja, maka perlindungan atas hak-hak pekerja dan buruh tidak bisa kurang. Dengan catatan, objek pekerjaannya tetap pada satu perusahaan sponsor kerja yang sama.

Terakhir, DPR memberikan menyampaikan sekitar isu TKA yang bakal diberi kemudahan masuk ke Indonesia. Dijelaskan bahwa tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang bakal diduduki.

“Setiap sponsor kerja wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Sponsor kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA, ” tutur DPR.  

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Tersebut: